SOAL TERLAMBAT & BEREDAR JAWABAN SOAL UNAS

Soal terlambat dan beredar jawaban soal Unas

1. Yang saya tahu Mendikbud seorang Gurubesar ITS Surabaya dan salah seorang  pakar IT, anehkan kalau masih ada persoalan keterlambatan pengiriman soal2 UN, lha wong warnet (warung internet)  pun bisa koq, baru berjenjang dibuat sistem keamanannya, manfaatkan dan libatkan instansi daerah, kalau diberi akses untuk ini,  apa ya sulitnya. Apa karena Keppres 52/ pengadaan barang dan jasa???. apa takut melanggar keppres ini.
2. Soal beredarnya jawaban atas UN, sama saja sudah bertahun-tahun 5 tahun yang lalu kata anak saya : Lumayan dapat dipakai pembanding jawaban soal2 yang ia kerjakan dan katanya pula 99% kunci jawaban itu betul. Lalu siapa yang salah ??  mungkin salah satu penyebabnya adalah kesalahan pendidikan yang selama ini hanya mengembangkan dan melatih otak kirinya saja, yang pada gilirannya merugikan kita semua.
3. Soal sinyalemen adanya KKN bisa saja terjadi kalau soal prosedur/aturan sudah dipenuhi kan sudah bebas dari korupsi. Apa benar kalau aturan sudah dipenuhi tidak ada korupsi ?
4. e Lelang mengurangi,  ya, tapi melepas sepenuhinya belum tentu.

Untuk kasus kasus Pengadaan barang dan jasa : dimulai dari perencanaan

1. perencana sangat paham dengan standar harga; ini terkait dengan harga satuan, volume dan kualitas kertas.

2. perencana sangat paham kalau berdasarkan hanya semata berpedoman pada harga satuan, saya yakin proyek itu sulit dilaksanakan;

3. rekanan sangat paham dengan aturan keppres, dan kebutuhan bahwa kalau melaksanakan proyek apalagi sebesar itu memerlukan biaya-biaya koordinasi yang tak cukup hanya dibiayai oleh obyek proyek itu.

4. Pengaturan pemenang tender, yang salah satunya sebagai pemenang tidak sulit dilakukan walaupun ada e-Lelang.

5. Korupsi yang paling dirugikan adalah Negara dan Rakyat.

7. Korupsi yang paling banyak menikmati bukan orang perorang tapi, pengusaha/rekanan pemenang tender,  orang yang bersangkutan, ke atas, ke samping dan ke bawah (walau hanya kecipratan/uang dengar). 

Yang diperlukan sekarang bukan orang yang hebat membuat slogan/yargon anti korupsi, tetapi lebih dari itu orang kuat yang mau dan mampu menggerakkan REVOLOSI BIROKRASI, asal konsisten dan konsekuen. Itu lho dulu ada contoh di Iran Ayatulloh Khomaini.

Lho apa tidak melanggar hukum???. sangat ingat waktu kuliah awal 30 tahun yang lalu : bukankah revolosi berhasil akan menjadikan hukum baru dan ditaati ??? (lihat buku Pergeseran kekuasaan Eksekutif oleh Ismail Sunny)

Akhirnya, yo kita optimis.